MUBA,KM— Agenda Safari Ramadan Bupati Musi Banyuasin, H. M. Toha, yang sedianya digelar di Masjid Suro, Kelurahan Babat, Kecamatan Babat Toman pada 13 Maret 2026, justru memicu kontroversi di tengah masyarakat. Kegiatan yang seharusnya bernuansa ibadah dan silaturahmi itu kini disorot lantaran munculnya proposal permohonan dana kepada perusahaan dan pelaku usaha di wilayah tersebut.
Informasi yang beredar menyebutkan, Pemerintah Kecamatan Babat Toman menyebarkan proposal bantuan dana kepada sejumlah perusahaan pertambangan, perkebunan, hingga pengusaha minyak lokal.
Nilai anggaran yang tercantum dalam proposal tersebut tidak kecil—mencapai Rp56.700.000.
Langkah tersebut sontak menimbulkan tanda tanya. Pasalnya, kegiatan Safari Ramadan merupakan agenda resmi pemerintah daerah yang lazimnya telah dianggarkan dalam APBD. Namun di lapangan, justru muncul praktik penggalangan dana dari pihak swasta yang dinilai sebagian kalangan berpotensi menimbulkan
kesan tidak etis.
Pelaksana Tugas (Plt) Camat Babat Toman, Darwin, tidak menampik adanya penyebaran proposal tersebut. Saat dikonfirmasi, Jumat (6/3/2026), ia mengakui pihak kecamatan memang meminta dukungan dari perusahaan karena tidak memiliki alokasi anggaran untuk menyambut kunjungan bupati.
“Memang benar kami menyebarkan proposal kepada perusahaan-perusahaan, baik dari sektor pertambangan maupun perkebunan. Bahkan kami juga mengajak pengusaha minyak lokal,” ujar Darwin.
Ia menjelaskan, sebelum proposal disebarkan, pihak kecamatan telah menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah perwakilan perusahaan di wilayah Babat Toman
Menurutnya, langkah tersebut diambil semata-mata untuk menyukseskan kegiatan Safari Ramadan, bukan untuk memaksa pihak manapun memberikan sumbangan.
“Penyebaran proposal ini dilakukan karena memang tidak ada anggaran untuk penyambutan. Tapi kami tegaskan, sumbangan itu sifatnya sukarela, tidak ada paksaan,” katanya.
Meski demikian, polemik telanjur bergulir. Di tengah masyarakat, muncul kritik bahwa penggalangan dana oleh aparat pemerintah kepada pihak swasta—terlebih yang bergerak di sektor sensitif seperti minyak dan tambang—dapat menimbulkan persepsi negatif.
Seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya menilai langkah tersebut tidak tepat dan berpotensi mencoreng citra pemerintah daerah
“Kalau memang tidak ada anggaran, seharusnya kegiatan itu tidak perlu dipaksakan. Jangan sampai acara safari Ramadan malah memberatkan pihak kecamatan dan perusahaan,” ujarnya.
Ia juga menyayangkan jika kegiatan yang membawa nama besar bupati justru memicu polemik di daerah asalnya sendiri.
“Apalagi ini Babat Toman, kampung halaman pak bupati. Kalau sampai harus menyebarkan proposal seperti itu, tentu sangat disayangkan,”
pungkasnya.
Kini publik menanti penjelasan lebih lanjut dari pemerintah kabupaten, agar kegiatan keagamaan yang seharusnya menjadi ruang silaturahmi tidak berubah menjadi polemik yang merusak kepercayaan masyarakat (Eggy)
Komentar