Musi Banyuasin,KM – Upaya pencegahan praktik pengeboran minyak ilegal (illegal drilling) terus digencarkan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba). Kali ini, Babinsa Koramil 401-01/Sungai Lilin, Koptu Eko Sutarman, turun langsung melaksanakan monitoring sekaligus pendampingan kegiatan imbauan dan pencegahan illegal drilling di Desa Tanjung Dalam, wilayah operasional PT Hindoli, Kecamatan Keluang, Selasa (14/4/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari langkah preventif aparat teritorial dalam menekan maraknya aktivitas ilegal di sektor minyak dan gas bumi (migas), yang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan serta membahayakan keselamatan masyarakat sekitar.
Dalam pelaksanaannya, Koptu Eko Sutarman bersama unsur terkait memberikan imbauan secara humanis kepada masyarakat dan para pelaku agar menghentikan aktivitas pengeboran ilegal. Pendekatan persuasif ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko hukum dan dampak negatif dari praktik illegal drilling.
Illegal drilling sendiri hingga kini masih menjadi salah satu persoalan serius dalam subsektor migas nasional. Pemerintah pun terus berupaya mencari solusi komprehensif guna menanggulangi permasalahan tersebut secara menyeluruh.
Salah satu langkah strategis yang tengah didorong adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kegiatan Illegal Migas. Satgas ini direncanakan melibatkan lintas kementerian dan lembaga, sehingga diharapkan mampu menangani praktik ilegal baik di sektor hulu maupun hilir secara lebih efektif dan terkoordinasi.
“Pembentukan Satgas Penanggulangan Illegal Migas dengan anggota lintas kementerian atau lembaga merupakan salah satu alternatif solusi yang diharapkan mampu menanggulangi praktik ilegal secara masif dan sistematis,” demikian disampaikan dalam upaya penguatan kebijakan tersebut.
Namun demikian, rencana pembentukan Satgas ini masih dalam tahap pembahasan. Pemerintah juga mengharapkan dukungan dari Komisi VII DPR RI guna mempercepat realisasi pembentukan Satgas, yang saat ini masih menghadapi kendala terkait pembiayaan.
Dengan adanya sinergi antara aparat di lapangan dan kebijakan strategis pemerintah, diharapkan penanganan illegal drilling di wilayah Muba dan daerah lainnya dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.(Eggy)
Komentar