Musi Banyuasin,KM — Penanganan kasus kebakaran sumur minyak ilegal di Desa Keban I, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), menuai sorotan. Empat orang pekerja telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Namun, publik mempertanyakan perkembangan penyidikan terhadap pihak lain yang diduga memiliki, menguasai, atau membiayai aktivitas pengeboran minyak ilegal di lokasi kejadian.
Penetapan empat pekerja sebagai tersangka dinilai baru mengungkap sebagian kecil dari perkara. Masyarakat berharap penyidik tidak berhenti pada pihak yang berada di lapangan, tetapi juga menelusuri pihak yang diduga menjadi pemilik sumur, pemodal, pengelola, maupun pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.
Sorotan semakin mencuat lantaran aktivitas illegal drilling disebut telah berlangsung di kawasan tersebut. Salah satu lahan yang disebut-sebut berkaitan dengan mantan Kepala Dinas PUPR Muba juga menjadi perhatian publik karena diduga terdapat aktivitas pengeboran minyak ilegal.
Meski demikian, dugaan keterlibatan pihak-pihak tersebut harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan alat bukti yang sah. Status kepemilikan atau penguasaan lahan juga perlu diverifikasi secara resmi agar tidak menimbulkan kesimpulan sepihak.
Sejumlah pihak mendesak aparat penegak hukum (APH) mengusut perkara secara menyeluruh dan transparan. Pertanyaan yang muncul bukan hanya mengenai siapa pekerja yang berada di lokasi, tetapi juga siapa pemilik sumur, siapa pemodal, siapa pengelola, serta siapa yang diduga menikmati keuntungan dari kegiatan tersebut.
“Kalau memang empat pekerja sudah ditetapkan sebagai tersangka, tentu publik juga ingin mengetahui sejauh mana penyidik menelusuri pemilik sumur dan pihak yang menguasai atau mengelola lokasi. Jangan sampai proses hukum berhenti pada pekerja di lapangan apabila masih ada pihak lain yang berdasarkan bukti memiliki peran lebih besar,” ujar seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Menurut sumber tersebut, penyidikan harus dikembangkan berdasarkan fakta dan alat bukti yang ditemukan di lapangan.
“Kalau benar terdapat aktivitas pengeboran ilegal, harus ditelusuri sampai ke pihak yang berada di balik kegiatan tersebut.
Siapa pemilik sumur, siapa pemodal, siapa pengelola, dan siapa yang menikmati hasilnya. Semua harus diperiksa berdasarkan bukti dan ketentuan hukum,” tegasnya.
Kasus kebakaran sumur minyak ilegal di Keban I menjadi ujian bagi aparat penegak hukum dalam menunjukkan konsistensi pemberantasan illegal drilling di Kabupaten Musi Banyuasin. Penanganan perkara diharapkan tidak hanya menyasar pelaku lapangan, tetapi juga mengungkap seluruh mata rantai apabila ditemukan bukti keterlibatan pihak lain.
Masyarakat berharap penyidik terus mengembangkan perkara apabila hasil penyidikan menemukan adanya keterlibatan pemilik sumur, penguasa atau pengelola lahan, pemodal, maupun pihak lain yang memiliki peran dalam aktivitas pengeboran ilegal tersebut.
Termasuk dugaan aktivitas illegal drilling di lahan yang dikaitkan dengan mantan pejabat PUPR Muba, publik berharap persoalan tersebut dapat diverifikasi dan diusut secara profesional berdasarkan fakta, dokumen kepemilikan, serta alat bukti yang sah.
Jika seluruh pihak yang terbukti terlibat diproses sesuai ketentuan hukum, maka langkah tersebut akan menjadi penegasan bahwa pemberantasan illegal drilling di Muba dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan tanpa pandang bulu.(Eggy)
Komentar